Selama puluhan tahun, publik Indonesia terus dihadapkan pada narasi yang sama: negara harus memilih antara demokrasi atau pembangunan. Jika ingin ekonomi tumbuh cepat, maka kebebasan politik harus dikurangi. Sebaliknya, jika demokrasi diperluas, pembangunan dianggap melambat karena terlalu banyak perdebatan, oposisi, dan proses birokrasi.
Narasi ini terdengar logis di permukaan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, anggapan tersebut sebenarnya merupakan dilema palsu.
Indonesia telah mengalami berbagai fase pemerintahan dengan pendekatan berbeda. Dari era sentralistik Orde Baru, masa transisi Reformasi 1998, hingga pemerintahan modern yang menekankan stabilitas sekaligus pembangunan infrastruktur. Semua periode itu memberi pelajaran penting bahwa demokrasi dan pembangunan bukan dua kutub yang saling meniadakan.
Warisan Orde Baru: Pembangunan dengan Kontrol Ketat
Pada masa Orde Baru di bawah Suharto, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Negara bergerak cepat membangun jalan, bendungan, irigasi, hingga swasembada pangan. Stabilitas politik dijaga secara ketat demi memastikan roda pembangunan tidak terganggu.
Namun stabilitas tersebut dibayar mahal. Kebebasan pers dibatasi, kritik terhadap pemerintah ditekan, dan ruang oposisi hampir tidak ada. Dalam jangka pendek, model ini memang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Tetapi dalam jangka panjang, sentralisasi kekuasaan melahirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akhirnya memperlemah fondasi negara sendiri.
Krisis ekonomi 1998 membuktikan bahwa pembangunan tanpa pengawasan demokratis sangat rentan runtuh ketika menghadapi guncangan besar.
Reformasi 1998 dan Ledakan Demokrasi
Setelah Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase demokrasi yang jauh lebih terbuka. Pemilu berlangsung lebih bebas, kebebasan pers meningkat, dan masyarakat sipil memperoleh ruang yang sebelumnya tertutup.
Namun pada masa awal reformasi, muncul kritik bahwa demokrasi justru membuat negara terlalu gaduh. Pemerintah dianggap lambat mengambil keputusan karena harus menghadapi parlemen, oposisi, media, dan tekanan publik.
Di sinilah muncul persepsi bahwa demokrasi identik dengan ketidakefisienan. Padahal sesungguhnya Indonesia saat itu sedang menjalani proses penyesuaian besar setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang sangat tersentralisasi.
Demokrasi memang membuat proses politik lebih kompleks. Tetapi kompleksitas itu merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Era SBY: Stabilitas Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mulai menunjukkan bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan bersamaan. Pemilu berlangsung relatif damai, kebebasan sipil tetap terjaga, dan ekonomi tumbuh stabil selama bertahun-tahun.
Meskipun banyak kritik terhadap birokrasi yang lamban dan gaya kepemimpinan yang dianggap terlalu berhati-hati, era ini menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi mampu menciptakan kepercayaan investor dan kesinambungan pembangunan.
Artinya, demokrasi bukan hambatan otomatis bagi pembangunan. Yang menentukan adalah kualitas tata kelola pemerintahan.
Era Jokowi: Infrastruktur dan Sentralisasi Baru
Pemerintahan Joko Widodo membawa fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek strategis nasional dipercepat dalam skala besar.
Pendukung pemerintah melihat pendekatan ini sebagai bukti bahwa negara membutuhkan kepemimpinan kuat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Namun di sisi lain, kritik mulai muncul terhadap melemahnya kualitas demokrasi, mulai dari polarisasi politik, relasi kekuasaan yang semakin terkonsentrasi, hingga tudingan pelemahan lembaga pengawas.
Fenomena ini kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah pembangunan cepat memang membutuhkan pengurangan ruang demokrasi?
Padahal persoalan utamanya bukan terletak pada demokrasi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan dan diawasi.
Tantangan Pemerintahan Prabowo
Kini perhatian publik tertuju pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tantangan terbesar ke depan bukan sekadar melanjutkan pembangunan, tetapi memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dalam kerangka demokrasi yang sehat.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun semua itu akan lebih kuat jika dibangun di atas institusi yang transparan, hukum yang adil, dan kebebasan sipil yang tetap terjaga.
Pembangunan tanpa demokrasi berisiko melahirkan kekuasaan yang tidak terkoreksi. Sebaliknya, demokrasi tanpa arah pembangunan juga dapat menimbulkan stagnasi dan ketidakpuasan publik.
Demokrasi dan Pembangunan Tidak Harus Dipertentangkan
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan justru membutuhkan institusi demokratis yang sehat. Negara dengan sistem pengawasan kuat cenderung lebih tahan terhadap korupsi, lebih adaptif terhadap krisis, dan lebih mampu menjaga kepercayaan publik.
Demokrasi memang sering terlihat lambat karena melibatkan banyak suara. Tetapi di situlah letak kekuatannya: keputusan negara tidak sepenuhnya ditentukan oleh satu kelompok kecil kekuasaan.
Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan “memilih demokrasi atau pembangunan”. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun negara yang mampu menghadirkan kemajuan ekonomi tanpa mengorbankan kebebasan dan keadilan.
Indonesia tidak kekurangan pengalaman sejarah untuk memahami satu hal penting: pembangunan yang kuat membutuhkan demokrasi yang matang, dan demokrasi yang sehat membutuhkan pembangunan yang dirasakan rakyat.